Ilmu Komunikasi Untirta

we can't not to communicate

Demokrasi Menurut Islam (makalah)

Posted by iye tukang copypaste pada 16 April 2010

BAB I

PENDAHULUAN

Pada akhir dasawarsa abad ke-20, demokratisasi menjadi salah satu isu yang paling populer diperbincangkan. Indikasi nyata dari kepopuleran isu itu adalah berlipat gandanya jumlah negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Negara yang awalnya tidak demokratis, serta merta merubah haluan negaranya menjadi demokratis.

Demokrasi pada substansinya adalah sebuah proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin dan mengurus tata kehidupan komunal mereka. Dan tentu saja yang akan mereka angkat atau pilih hanyalah orang yang mereka sukai. Mereka tidak boleh dipaksa untuk memilih suatu sistem ekonomi, sosial atau politik yang tidak mereka kenal atau tidak mereka sukai. Mereka berhak mengontrol dan mengevaluasi pemimpin yang melakukan kesalahan, berhak mencopot dan menggantinya dengan orang lain jika menyimpang.

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), dst.

Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan amar ma’ruf nahi munkar bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimana pun dan kapan saja, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.

Bagaimanakah konsep demokrasi Islam itu sesungguhnya? Jika secara normatif Islam memiliki konsep demokrasi yang tercermin dalam prinsip dan idiom-idiom demokrasi, bagaimana realitas empirik politik Islam di negara-negara Muslim? Bagaimana dengan pengalaman demokrasi di negara-negara Islam? Benarkah Samuel Huntington dan F. Fukuyama, yang menyatakan bahwa realitas empirik masyarakat Islam tidak compatible dengan demokrasi? Tulisan ini ingin mengkaji demokrasi dalam perspektif Islam dari aspek elemen-elemen pokok yang dikategorikan sebagai bagian terpenting dalam penegakan demokrasi.

BAB II

DEMOKRASI DALAM ISLAM

2.1 Pengertian Demokrasi

Isitilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di  athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 , bersama perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata demokrasi yang bahasa Inggrisnya democracy berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Dalam pengertian ini, demokrasi berarti demokrasi langsung yang dipraktikkan di beberapa negara kota di Yunani kuno. Dengan demikian, demokrasi dapat bersifat langsung seperti yang di Yunani kuno, berupa partisipasi langsung dari rakyat untuk membuat peraturan perundang-undangan, atau demokrasi tidak langsung yang dilakukan melalui lembaga perwakilan. Demokrasi tidak langsung ini cocok untuk negara yang penduduknya banyak dan wilayahnya luas.

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang lahir pada tahun 387 SM, yang menguraikan kata demokrasi dalam hubungannya dengan kedaulatan negara, apakah dipegang oleh satu orang, sekelompok orang atau banyak orang. Apabila orang yang memegang kedaulatan untuk kepentingan orang banyak maka disebut monarki. Kemudian apabila yang memegang kedaulatan sekelompok orang untuk orang banyak disebut aristokrasi.

Kemudian ada pula ajaran dari Polybios, seorang ahli negara Yunani, yang di Roma sebagai seorang tawanan perang. Polybios mengajarkan adanya bentuk negara tersebut adalah terdiri dari 3 (tiga) bentuk ideal, dan 3 (tiga) bentuk kemerosotan. Teorinya tentang perkembangan, bentuk negara didasarkan atas asas dan akibat, sebab yang sama akan membawa akibat yang sama pula. Dia menguraikan proses pertumbuhan dan musnah (lenyapnya) bentuk negara secara psikologia, dan perkembangan dari bentuk negara yang satu ke bentuk negara yang lainya akan merupakan suatu siklus (lingkaran).

Di dunia barat, seperti yang diajukan oleh Abraham Lincoln, demokrasi diartikan sebagai “Pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat (terjemahan dari Government by the people, from the people and for the people).”

Demokrasi di dunia Barat, seperti di Eropa Barat, Inggris dan negara-negara persemakmuran, Amerika Serikat dan negara-negara di wilayah Skandinavia, dilaksanakan dalam kaitan ajaran tentang pembagian kekuasaan, di mana badan pembuat undang-undang dilaksanakan parlemen yang dipilih oleh rakyat, dan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen, seperti yang terjadi di Inggris dan Belanda, atau presiden yang bertanggung jawab kepada rakyat seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Prancis.

2.2 Demokrasi dan Islam

Banyak kalangan non-muslim (individual dan institusi) yang menilai bahwa tidak terdapat konflik antara Islam dan demokrasi dan mereka ingin melihat dunia Islam dapat membawa perubahan dan transformasi menuju demokrasi. Robin Wright, pakar Timur Tengah dan dunia Islam yang cukup terkenal menulis di Journal of Democracy (1996) bahwa Islam dan budaya Islam bukanlah penghalang bagi terjadinya modernitas politik.

Peraih Nobel Gunnar Myrdal dalam karya magnum opus-nya Asian Drama mengidentifikasi seperangkat modernisasi ideal termasuk di dalamnya demokrasi. Berkenaan dengan agama secara umum dan Islam khususnya, dia mengatakan: Doktrin dasar dari agama-agama Hindu, Islam dan Budha tidaklah bertentangan dengan modernisasi. Sebagai contoh, doktrin Islam, dan relatif kurang eksplisit doktrin Budha, cukup maju untuk mendukung reformasi sejajar dengan idealisme modernisasi.

Apabila demokrasi identik dengan egalitarianisme, maka Islam dan Budha dapat memberikan dukungan bagi salah satu idealisme modernisasi khususnya reformasi egalitarian. John O. Voll dan John L. Esposito, dua pakar yang menjembatani Barat dan Timur tidak sepakat atas pandangan bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat ketemu. Menurut kedua pakar ini dalam khazanah Islam terkandung konsep yang memberikan fondasi bagi muslim kontemporer untuk mengembangkan program demokrasi Islam yang otentik.

Dalam menjelaskan sejumlah miskonsepsi umum di Barat, Graham E Fuller (mantan Wakil Direktur National Intelligence Council di CIA) menulis di Jurnal Foreign Affairs:

“Kebanyakan peneliti Barat cenderung untuk melihat fenomena politik Islam seakan-akan ia sebuah kupu-kupu dalam kotak koleksi, ditangkap dan disimpan selamanya, atau seperti seperangkat teks baku yang mengatur sebuah jalan tunggal. Inilah mengapa sejumlah sarjana yang mengkaji literatur utama Islam mengklaim bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Seakan-akan ada agama lain yang secara literal membahas demokrasi”.

Banyak kalangan sarjana Islam yang kembali mengkaji akar dan khazanah Islam dan secara meyakinkan berkesimpulan bahwa Islam dan demokrasi tidak hanya kompatibel; sebaliknya, asosiasi keduanya tak terhindarkan, karena sistem politik Islam adalah berdasarkan pada Syura (musyawarah). Khaled Abou el-Fadl, Ziauddin Sardar, Rachid  Ghannoushi, Hasan Turabi, Khurshid Ahmad, Fathi Osman dan Syaikh Yusuf Qardawi serta sejumlah intelektual dan sarjana Islam lain yang bersusah payah berusaha mencari titik temu antara dunia Islam dan Barat menuju saling pengertian yang lebih baik berkenaan dengan hubungan antara Islam dan demokrasi. Karena, kebanyakan diskursus yang ada tampak terlalu tergantung dan terpancang pada label yang dipakai secara stereotip oleh sejumlah kalangan.

Menurut Merriam, Webster Dictionary, demokrasi dapat didefinisikan sebagai “pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Realitasnya adalah bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan aspek- aspek definisi atau gambaran demokrasi di atas, tetapi yang lebih penting lagi, aspek-aspek tersebut sangat esensial bagi Islam. Apabila kita dapat melepaskan diri dari ikatan label dan semantik, maka akan kita dapatkan bahwa pemerintahan Islam, apabila disaring dari semua aspek yang korelatif, memiliki setidaknya tiga unsur pokok, yang berdasarkan pada petunjuk dan visi Alquran di satu sisi dan preseden Nabi dan empat Khalifah sesudahnya (Khulafa al-Rasyidin) di sisi lain.

Pertama, konstitusional. Pemerintahan Islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang `’konstitusional”, di mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat (the governed) untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Bagi Muslim, sumber konstitusi adalah Alquran, Sunnah, dan lain-lain yang dianggap relevan, efektif dan tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Tidak ada otoritas, kecuali rakyat, yang memiliki hak untuk membuang atau mengubah konstitusi. Dengan demikian, pemerintahan Islam tidak dapat berbentuk pemerintahan otokratik, monarki atau militer. Sistem pemerintahan semacam itu adalah pada dasarnya egalitarian, dan egalitarianisme merupakan salah satu ciri tipikal Islam. Secara luas diakui bahwa awal pemerintahan Islam di Madinah adalah berdasarkan kerangka fondasi konstitusional dan pluralistik yang juga melibatkan non-muslim.

Kedua, partisipatoris. Sistem politik Islam adalah partisipatoris. Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap implementasinya, sistem ini bersifat partisipatoris. Ini berarti bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan populer. Umat Islam dapat memanfaatkan kreativitas mereka dengan berdasarkan petunjuk Islam dan preseden sebelumnya untuk melembagakan dan memperbaiki proses-proses itu. Aspek partisipatoris ini disebut proses Syura dalam Islam.

Ketiga, akuntabilitas. Poin ini menjadi akibat wajar esensial bagi sistem konstitusional/partisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang otoritas bertanggung jawab pada rakyat dalam kerangka Islam. Kerangka Islam di sini bermakna bahwa semua umat Islam secara teologis bertanggung jawab pada Allah dan wahyu-Nya. Sementara dalam tataran praksis akuntabilitas berkaitan dengan rakyat. Oleh karena itu, khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab pada dan berfungsi sebagai Khalifah al-Rasul (representatif rasul) dan Khalifah al-Muslimin (representatif umat Islam) sekaligus.

Poin ini memerlukan kajian lebih lanjut karena adanya mispersepsi tentang kedaulatan (sovereignty): bahwa kedaulatan Islam adalah milik Tuhan (teokrasi) sedangkan kedaulatan dalam demokrasi adalah milik rakyat. Anggapan atau interpretasi ini jelas naif dan salah. Memang, Tuhan merupakan kedaulatan tertinggi atas kebenaran, tetapi Dia telah memberikan kebebasan dan tanggung jawab pada umat manusia di dunia.

Tuhan memutuskan untuk tidak berfungsi sebagai Yang Berdaulat di dunia. Dia telah menganugerahi manusia dengan wahyu dan petunjuk esensial. Umat Islam diharapkan untuk membentuk diri dan berperilaku, secara individual dan kolektif, menurut petunjuk itu. Sekalipun esensinya petunjuk ini berdasarkan pada wahyu, tetapi interpretasi dan implementasinya adalah profan.

Apakah akan memilih jalan ke surga atau neraka adalah murni keputusan manusia. Apakah akan memilih Islam atau keyakinan lain juga keputusan manusiawi. Apakah akan memilih untuk mengorganisir kehidupan kita berdasarkan pada Islam atau tidak juga terserah kita. Begitu juga, apakah umat Islam hendak memilih bentuk pemerintahan Islam atau sekuler. Tidak ada paksaan dalam agama.

Apabila terjadi konflik antara masyarakat dan pemimpin, seperti mayoritas masyarakat tidak menginginkan sistem Islam, maka kalangan pimpinan tidak dapat memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Tidak ada paksaan atau tekanan dalam Islam. Karena tekanan dan paksaan tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan fondasi Islam tidak dapat didasarkan pada paksaan atau tekanan.

Pada karakter fundamental yang didasarkan pada poin-poin di atas, tidak ada konflik antara demokrasi dan sistem politik Islam, kecuali bahwa dalam sistem politik Islam orang tidak dapat mengklaim dirinya Islami apabila tindak tanduknya bertentangan dengan Islam. Itulah mengapa umat Islam hendaknya tidak menganggap demokrasi dalam artian umum bertentangan dengan Islam; sebaliknya, umat harus menyambut sistem demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Dr Fathi Osman, salah satu intelektual muslim kontemporer terkemuka, `’demokrasi merupakan aplikasi terbaik dari Syura”.

2.3 Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Islam

Prinsip Demokrasi Menurut Sadek, J. Sulaymân, dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya, Kebebasan berbicara setiap warga negara, pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti, kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas, peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat, pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum), semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu.Pandangan Ulama tentang Demokrasi.

Dalam hal ini al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang berssifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan seperti teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.

Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh intelektual Pakistan ternama M. Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi an sich. Melainkan, prakteknya yang berkembang di Barat. Lalu, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai tauhid dengan landasan asasi; kepatuhan pada hukum; toleransi sesama warga; tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit; serta  dilandasi penafsiran hukum Allah melalui ijtihad.

Menurut Muhammad Imarah Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah.

Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqîh (yang memahami sesuai batasan kemampuannya dan menjabarkan) hukum-Nya.

Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Diia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara, dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut. Allah befirman, “Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. al-A’râf: 54).

Inilah batas yang membedakan antara sistem Syariah Islam dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, substasi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya, pertama, dalam demokrasi proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.

Kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Ketiga pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.

Ketiga penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka. Yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas.

Keempat juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.

Menurut Salim Ali al-Bahnasawi, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut pertama, menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah. Kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. Ketiga mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah. Keempat komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen.

Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam meliputi, pertama, Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah

Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

Kedua, al-‘adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90; QS. as-Syura: 15; al-Maidah: 8; An-Nisa’: 58, dan seterusnya. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrim” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.

Ketiga, al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-‘adalah. Diantara dalil al-Qur’an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada’ dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim.

Keempat, al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam Surat an-Nisa’:58.

Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

Kelima, al-Masuliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi.  Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan.

Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah, bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban (al-masuliyyah) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Keenam, al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

2.4 Substansi Demokrasi dalam Islam

Tema tentang Islam dan demokrasi jelas bukan hal baru. Bahkan, itu selalu dibicarakan, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Seperti pernyataan seorang peserta Sidang Dewan Tafkir, pembicaraan tentang ini mengisyaratkan seolah-olah tidak ada kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Karena itu, terjadi stigmatisasi di kalangan masyarakat internasional bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi, khususnya menyangkut hal ‘kedaulatan rakyat’ dalam demokrasi dengan apa yang sering disebut sebagai ‘kedaulatan Tuhan’ (hakimiyyah Allah).

Bahwa tidak ada rumusan perinci tentang sistem politik yang dapat diterapkan umat Islam dalam Alquran telah menjadi semacam kesepakatan jumhur (mayoritas) ulama fikih siyasah (politik). Sebaliknya, terdapat beberapa prinsip pokok dalam Alquran yang dapat menjadi landasan bagi penerimaan demokrasi dalam Islam, misalnya syura (musyawarah, baik melalui representasi pada lembaga legislatif maupun eksekutif atau secara langsung); almusawa (kesetaraan); al-’adalah (keadilan); akuntabilitas publik (ra’iyah); dan seterusnya.

Atas dasar prinsip-prinsip ini, penerimaan demokrasi melalui kerangka fikih siyasah di atas tidak dilihat mengurangi ‘kedaulatan Tuhan’.

Kedaulatan Allah terhadap makhluknya merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Allah tetap Mahakuasa vis-à-vis makhluknya meski ada ‘kedaulatan rakyat’ yang diwujudkan melalui sistem politik demokrasi. Karena itu, kedua bentuk kedaulatan–yang sebenarnya tidak sebanding–tak perlu dipertentangkan.

Atas dasar kerangka itulah, para pemimpin umat Muslim umumnya dapat menerima demokrasi, khususnya di Indonesia, sejak negara ini memaklumkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Memang, dalam perjalanannya, terdapat pemikiran dan gerakan–termasuk bersenjata–yang ingin mengganti demokrasi dan bahkan Pancasila dengan teokrasi Islam, tetapi mengalami kegagalan.

Dalam perjalanannya pula, demokrasi di Indonesia sejak dulu sampai sekarang ini pada praktiknya tidak selalu dapat menjadi sistem politik yang efektif. Karena itu, seperti dikemukakan seorang peserta perempuan dalam Sidang Dewan Tafkir Persis, demokrasi kita belum bisa mengharapkan hasil konkret demokrasi, misalnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, sering terlihat demokrasi berubah menjadi democrazy.

Kita bersyukur, gejala democrazy itu tidak terjadi dalam skala yang mencemaskan pada masa prapileg dan pascapileg yang lalu meski banyak komplain, laporan, dan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi karena DPT yang kacau, politik uang, penghilangan dan pengelembungan suara, dan seterusnya. Pilpres mendatang menjadi ujian, apakah pemilu dapat berjalan lebih baik sehingga bangsa dan negara ini terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan.

Dalam konteks itu, ormas-ormas–khususnya yang berbasiskan keagamaan–dapat memainkan peran penting dalam mengawal penerapan demokrasi lebih baik. Salah satunya adalah memberikan sosialisasi kepada para anggotanya tentang perlu kepatuhan pada hukum dan keadaban publik dalam demokrasi.

Demokrasi tidak bisa berjalan baik tanpa penghormatan dan kepatuhan kepada tatanan hukum–hal itu tentu saja juga sangat diajarkan Islam. Demokrasi juga dapat menjadi kacau balau tanpa keadaban publik (public civility), yaitu sikap dan perilaku yang berlandaskan adab, akhlak, etika, dan moralitas. Politik dan demokrasi tanpa keadaban publik seperti itu dapat berujung pada kekacauan. Dan, ormas-ormas Islam dengan pengaruh dan daya tekannya yang kuat dapat kian memperkuat perannya dalam bidang-bidang ini.

2.5 Ta’aruf atau Saling Mengenal

Kalimat ta’aruf itu asal katanya dari bahasa arab ta’arofu (artinya : saling mengenal). Dalam Qur’an juga ada disinggung dalam salah satu suroh tentang pengertian ta’aruf ini. Suroh ini menjelasakan kepada seluruh manusia, bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu berbeda-beda, bersuku dan berkelamin beda, tujuannya adlah untuk saling mengelal atau Lita’arofuuJadi pengertiran ta’aruf itu adalah saling mengenal. Kalau ada istilah saling mengenal, maka tentu bermagna lebih dari satu orang atau sekelompok orang.Ta’aruf itu (tidak sama) dengan khitbah. Ta’aruf itu adalah sebuah proses ‘saling mengenal’ – baik suatu orang satu dengan satunya atau antara laki dan perempuan yang akan dikenalkan.

Demokrasi membangun ukhuwah, persaudaraan, perdamaian dan persatuan. Allah berfirman :

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS Al-Hujurat : 13).

2.6 Musyawarah ( Asy Syura) dan Demokrasi

Dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah Syura atau musyawarah. Yang merupakan derivasi (kata turunan) dari kata kerja ‘syawara’. Dan kata ‘syawara’ mempunyai beberapa makna, antara lain memeras madu dari sarang lebah; memelihara tubuh binatang ternak saat membelinya; menampilkan diri dalam perang. Dan makna yang dominan adalah meminta pendapat dan mencari kebenaran.

Dan secara terminologis, syura bermakna “memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkompeten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat.”

Meminta pendapat dan mencari kebenaran adalah salah satu prinsip dalam demokrasi yang dianut sebagian besar bangsa di dunia. Didalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal yang disyariatkan.

Artinya : “sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-syura: 36)

Dengan ayat itu, kita memahami bahwa Islam telah memposisikan musyawarah pada tempat yang agung. Syari’at Islam yang lapang ini telah memberinya tempat yang besar dalam dasar-dasar tasyri’ (yurisprudensi). Ayat itu memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian Islam, dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Dan lebih menegaskan urgensi syura, ayat di atas menyebutkannya secara berdampingan dengan satu ibadah fardhu ‘ain yang tidaklah Islam sempurna dan tidak pula iman lengkap kecuali dengan ibadah itu, yakni shalat, infak, dan menjauhi perbuatan keji.

Hal tersebut menunjukan bahwa, Islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan;musyawarah yang menjadi sendi utama dalam demokrasi modern (dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat).

Yang menjadi poin penting dalam demokrasi bukan sistem trias politiknya, yang membagi pemerintahan kedalam tiga lembaga (eksekutif, yudikatif dan legislatif), melainkan sisitem checks and balances yang berlangsung dalam pemerintahan itu. Tentunya agar bisa berjalan maka, harus ada keterbukaan dari masing-masing elemen dalam pemerintahan itu. Dan keterbukaan itu dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk musyawarah yang efisien, efektif dan egaliter. Tentu saja tujuan adalah kesejahteraan rakyat.

2.7 Mashlahah atau menguntungkan masyarakat

Mashlahah sama akarnya dengan kata shalih yang berarti baik untuk agama. Dalam al-qura’n banyak dijumpai kata shalih dan kata jadiannya. Shalih atau saleh dapat berarti kebaikan pada umumnya menguntunmgkan. Di sinilah orang sering berbicara agama sebagai moral force dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang biasanya akan berbicara tentang amar ma’ruf nahi munkar (menyuruk kebaikan, mencegah kejahatan) bila menyinggung peranan agama. Agama dapat berperan sebagai moral force supaya orang berbuat baik. Peran agama tidak langsung, tetapi melalui individu atau kebudayaan. Tulisan ini justru dibuat untuk menyatakan bahwa agama dapat berperan langsung, tapi melalui peran objektifitas. Agama-agama dapat berperan dalam struktur dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam demokratisasi.

Kesalahan orang yang beragama ialah memandang masalah politik itu masalah sederhana, asal semua orang berbuat baik, selesailah urusan. Tetapi perbuatan shaleh dari majikan berbeda dengan perbuatan shaleh dari karyawan. Penguasa berbeda dengan rakyat, elite berbeda dengan massa. Polisi berbeda dengan pedagang K-5. saleh menurut siapa? Dalam demokrasi mayoritas mesti diprioritaskan juga dalam kriteria kesalehan. Untuk masalah kriteria, rumusan “the greatest happiness for the greatest number” adalah rumusan demokrasi yang lazim.

Mashlahah sering tertumbuk pada faktor sosial budaya. Kita sudah menggantikan konsep kekuasaan berdasar Asthabrata, yaitu seluruh kebaikan dipegang pihak berkuasa dengan konsep kekuasaan ala semar, yakni penguasa hanya tut wuri handayani. Namun, kita masih menemukan penguasa yang otoriter di satu pihak. Dan masyarakat yang submissive di pihak lain. Juga ada anggota masyarakat yang dengan kekayaannya dapat membeli demokrasi. Dan masyarakat yang bersedia menjual suaranya. Mereka yang menjual suara tidak menyadari bahwa sekaligus juga terjual kemungkinan untuk mendwapat mashlahah. Akibatnya, mashlahah hanya milik elite penguasa atau mereka yang kaya.

2.8 Taghyir atau Perubahan

Manusia adalah subjek sejarah .Bukan alam,hukum-hukum,bahkan bukan pula Tuhan.sebuah ayat yang sering di kutip oleh Tjokroaminoto kemudian juga oleh sukarno menjelaskan pentingnya dalam sejarah .dalam surah Ar-Ra’d (13):11 disebutkan:

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Itu berarti peranan manusia yang berkesadaran sangat menentukan dalam perubahan.kiranya jelas untuk indonesia,tujuan sejarahnya ialah terbentuknya masyarakat pancasila.Dari mana kemana ?Tidak salah kalau kita menyebut perubahan itu ialah dari demokrasi kapitalisme ke demokrasi pancasila .

Sejarah sudah mengajarkan bahwa perubahan tidak bisa terjadi satu malam.Perubahan yang drastis biaya sosialnya tinggi , dan kebanyakan korban justru wong cilik yang semestinya diuntungkan oleh perubahan itu.

Al-Quran menerangkan bahwa prubahan harus setahap demi setahap.Dalam surah Al-insyiqaq(84):19 di sebutkan :

Artinya : “Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)”

Manusia dijadikan secara bertahap.maka demoratisasi harus juga terencana melalui tahapan.setiap orang yang masih punya hati nurani mesti menginginkan perubahan yaitu change now perubahan sebagai  proses bertahap sistematis,dan perubahan sebagai proses perlahan-lahan. Yang pertama ,menunjukan menunjukan ketergesaan. Biaya sosialnya tinggi . dan mungkin saja masyarakat tidak siap dengan perubahan mendadak sehingga counter productive.yang kedua, perubahan yang di kehendaki mungkin tidak pernah terjadi sebab kekuatan anti perubahan akan lebih suka statusnya.pilihan satu-satunya ialah cara kedua namun,kita wajib menghormati mereka yang menginginkan change now,sebab mereka telah menyediakan diri menjadi tumbal sejarah.mereka juga mengimplikasikan bahwa bangsa indonesia sudah kebelet dengan perubahan, dan mungkin membuat kekuatan anti perubahan pikir-pikir

2.9 Ta’awun atau kerja sama

Dalam surat al-maidah (5) : 2 disebutkan :

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa ,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Ada dua kepentingan yang diharuskan untuk bekerja sama, yaitu kepentingan manusia dan kepentingan tuhan.

Biasanya orang berbicara tentang demokrasi dalam pengertian demokrasi politik yaitu tidak adanya hambatan dari kekuasaan. Demokrasi yang dimengerti secara negative, berarti “merdeka dari” .islam mengiginkan pengertian yang lebih dari itu.demokrasi perlu diperluas manjadi kerja sama antar warga. “merdeka untuk “ yaitu demokrasi social dan demokrasi ekonomi.

Bahwa bangsa Indonesia adalah satuan yang secara objektif ada ,merupakan self evident truth yang tak terbantah.tetapi itu tidak berarti bahwa satuan yang besar (masyarakat) lebih penting dari satuan yang kecil (individu) karena keduanya adalah satuan-satuan yang objektif.yang mementingkan masyarakat adalah sosialisme (ekonomi terpusat,perencanaan searah dan intervensi Negara).sedangkan yang mementingkan individu adalah kapitalisme (ekonomi pasar bebas).

Kita berhak khawatir dengan perkembangan mutakhir.sementara konsep ta’awun secara nasional belum selesai.kita akan menghadapi tatanan baru yang bersifat internasioanal.persoalan yang kita hadapi bersama ialah berlomba dengan waktu.sebelum ta’awun internasional itu berlaku pada tahun 2002, ta’awun nasional harus sudah selesai.runtuhnya komunisme di eropa timur yang tidak berarti bahwa cita-cita sosialisme sudah runtuh.seolah-olah memberi kesempatan bagi system kapitalisme untuk berkembang, hal itu juga memberi kesempatan dan tantangan baru bagi system social yang berjalan sesuai dengan jalan demokrasi.

Pancasila mempunyai potensi sebagai system alternative .ta’awun nasional hanya dapat berjalan jika kita dapat menghilangkan dualisme ekonomi, monopoli,oligopoly, nepotisme dan ersatz capitalism serta mempunyai pemerintahan yang bersih.syarat pertama kearah itu ialah adanya syura yang aktif melakukan control terhadap kekuasaan.

Ta’awun itu dapat pula menjadi kaidah bagi persekutuan yang bersifat mikro,misalnya dalam satu pabrik atau perusahaan.self management pekerja dan pemilikan aset-aset perusahaan oleh karyawan ,akan meningkatkan tanggung jawab karyawan pada perusahaan .suatu hal yang sangat baik dalam era yang penuh kompetisi jadi ada ta’awun antara pemilik modal dan pemrakarsa dengan karyawan. Meskipun hal itu sukar dilaksanakan ,kiranya merupakan eksperimen social ekonomi yang perlu dicoba perhitungkan.ta’awun yang bermula dari kaidah normative perlu dasar legal-nasional melalui proses demokratis.sebagian prinsip ta’awun sudah terlaksana,ada yang lama dan ada yang baru.gerakan koperasi sudah kita kenal sejak zaman colonial. SI (syarikat islam) sudah menjalankannya.konsep perusahaan hulu-hilir, anak asuh perusahaan ,santunan lansia,gerakan orang tua asuh,beasiswa.merupakan bentuk-bentuk baru kerja sama.

2.10 Adl atau Adil

Islam mengharuskan keadilan secara mutlak dalam surat An-Nisa (4). 58 tentang keadilan tuhan menyatakan :

Artinya : “apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

BAB III

KESIMPULAN


Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam. Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya.

Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari rambu-rambu ilahi. Karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu pertama, demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama. Kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya. Ketiga pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. Keempat, suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Contohnya kasus Abu Bakr ketika mengambil suara minoritas yang menghendaki untuk memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Juga ketika Umar tidak mau membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang dengan mengambil pendapat minoritas agar tanah itu dibiarkan kepada pemiliknya dengan cukup mengambil pajaknya.

Kelima, musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi; bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Alquran dan Sunah. Keenam produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama. Ketujuh hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga

Akhirnya, agar sistem atau konsep demokrasi yang islami di atas terwujud, langkah yang harus dilakukan pertama, seluruh warga atau sebagian besarnya harus diberi pemahaman yang benar tentang Islam sehingga aspirasi yang mereka sampaikan tidak keluar dari ajarannya. Kedua, parlemen atau lembaga perwakilan rakyat harus diisi dan didominasi oleh orang-orang Islam yang memahami dan mengamalkan Islam secara baik.

Satu Tanggapan to “Demokrasi Menurut Islam (makalah)”

  1. MALAYSIA KAFIR

    KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ BERERTI BAHAWA :

    1. Kerajaan Allah sahaja yang tertinggi dan paling berkuasa yang mengatasi dan menundukkan seluruh kerajaan manusia dan undang-undang manusia yang selain daripada Allah (9:33);

    2. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas manusia (5:44);

    3. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk membuat undang-undang untuk seluruh umat manusia (12:40);

    4. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menghukum manusia dengan undang-undang Allah (5:44);

    5. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk memerintah bumi (3:26; 7:54);

    6. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menghamba abdikan manusia kepada kuasa Allah, iaitu manusia menjadi para hamba kepada Allah (1:1; 21:24);

    7. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk disembah oleh manusia (4:36);

    8. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan
    penentangan yang aktif dan total terhadap kerajaan dan undang-undang manusia seperti kerajaan dan undang-undang demokrasi Malaysia kita ini (4:60; 60:4);

    9. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti tidak wujud sikap dan dasar berkecuali, berdiam diri dan tanpa tindakan terhadap sesebuah kerajaan manusia dan undang-undang manusia yang kafir (4:97);

    10. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti memerangi kerajaan yang kafir dalam bentuk peperangan yang ofensif untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah (2:251, 193; 22:40).

    KERAJAAN MALAYSIA DAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA :

    1. Artikel 4 Perlembagaan Malaysia meletakkan status
    Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang yang tertinggi
    yang mengatasi al-Quran dan Hadis;

    2. Artikel 43 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas umat manusia;

    3. Artikel 44 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk membuat undang-undang manusia;

    4. Artikel 161 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada mahkamah untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

    5. Perlembagaan Malaysia menyerahkan kuasa dan hak kepada manusia untuk memerintah ke atas seluruh umat manusia (artikel 43, 44, 161);

    6. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menjadi para hamba kepada manusia kerana manusia berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi ciptaan manusia(artikel 43);

    7. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menyembah manusia (artikel 43, 161);

    8. Perlembagaan Malaysia mewujudkan Tuhan-tuhan Manusia yang membuat undang-undang, yang memerintah ke atas manusia dan yang disembah oleh manusia (artikel 43, 44, 161);

    9. Kepercayaan Kepada Tuhan dalam Rukun Negara mempunyai pengertian mengiktiraf kesemua Tuhan sebagai Tuhan-tuhan yang sah;

    10. Kerajaan Malaysia mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang kafir dengan sekali gus ia manolak dan mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

    RUKUN NEGARA KAFIR

    Kepercayaan kepada Tuhan :

    1. Allah swt

    2. Jesus Kristus

    3. Tuhan Buddha

    4. Tuhan Hindu

    5. Tuhan Zoroaster

    6. Tuhan Appolo

    Kepercayaan kepada Tuhan dalam Rukun Negara dapat dianalisiskan sebagai mempunyai dua permasalahan yang besar:

    1. Tuhan tidak terkhusus kepada Allah sahaja dan dimaksudkan kepada semua Tuhan;

    2. Tidak ada penafian dan pengingkaran terhadap Tuhan-Tuhan yang lain, malah Rukun Negara mengiktiraf dan membenarkan kesemua Tuhan selain daripada Allah s.w.t.

    Bagi maksud Rukun Negara, Buddha juga Tuhan, Vishnu juga Tuhan, segala patung di kuil-kuil Hindu dan Cina itu juga Tuhan-Tuhan yang layak disembah, kesemua Tuhan itu diiktiraf dan diletakkan sama taraf dengan Allah s.w.t. Rukun Negara yang mengiktiraf dan yang menyama tarafkan kesemua Tuhan adalah kafir. Seseorang yang menyetujuinya serta ia tidak menolak dan mengingkarinya, ia mengalami kerosakan dalam pegangan dan amalannya akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah.

    AMALAN DEMOKRASI ADALAH KAFIR

    Kerajaan Malaysia adalah kafir kerana AQIDAHNYA adalah kafir. Seseorang yang mengamalkan sistem politik demokrasi bererti ia mengamalkan agama yang kafir yang mengeluarkannya daripada agama Allah. Kita tidak boleh melakukan IJTIHAD dan MASLAHAH bagi membolehkan kita untuk mengamalkan sistem politik demokrasi bagi tujuan untuk memperjuangkan Islam; pertama, kerana ianya adalah tergolong ke dalam bahagian AQIDAH yang tidak memberi sebarang ruang kepada kita untuk melakukan IJTIHAD dan MASLAHAH; kedua, sudah wujud keputusan yang muktamad serta yang jelas dan terang daripada Allah yang khusus melarang kita daripada mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini bagi tujuan untuk memperjuangkan Islam (35:10, 60:4, 4:60).

    Firman Allah : Fatir 10
    Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

    Orang-orang yang mengamalkan sistem politik demokrasi disifatkan Allah sebagai merancang untuk melakukan kejahatan yang akan diseksa di akhirat nanti! Ini adalah keputusan yang muktamad, serta yang jelas dan terang daripada Allah yang melarang kita daripada mengamalkan sistem politik demokrasi. Amalan agama demokrasi adalah persoalan AQIDAH – mengikut hukum Fiqh Islam, tiada maslahah dan ijtihad dalam persoalan Aqidah. Ayat ini (Fatir 10) dan ayat-ayat yang lain (4:60; 60:4) menolak Ijtihad at-Tanzil yang dibuat oleh PAS bagi membolehkan amalan politik demokrasi.

    Firman Allah : al-Mumtahanah 4
    “Kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya sehinggalah kamu menyembah Allah semata-mata.”

    Sikap kita terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi Malaysia kita yang kafir ini hanyalah dalam bentuk penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadapnya, serta ianya diikuti dengan sikap kebencian dan permusuhan kita terhadapnya yang berkekalan dan berpanjangan sehingga agama demokrasi yang syirik dan kufur dan segala bentuk dan jenis kesyirikan dan kekufurannya itu mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total, dan supaya akhirnya kekuasaan, dominasi dan “supremacy” itu hanya menjadi milik dan hak mutlak Allah sahaja di bumi ini. Membenci dan memusuhi kerajaan demokrasi kita ini adalah Aqidah Islam yang ditetapkan oleh Allah swt!

    Firman Allah: an-Nisa 60
    Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap Taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

    Takfir bererti mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini, takfir bererti tidak mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, takfir bererti mengasing dan memisahkan diri kita daripadanya, takfir bererti menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya, takfir bererti tidak berkompromi dengannya dan sentiasa berkonfrantasi, bermusuhan dan membencinya. Takfir adalah syarat keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpa mempraktik dan mengamalkan konsep TAKFIR terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi, peraturan dan undang-undang demokrasi dan segala institusi demokrasi di dalam negara kita ini ianya bererti kita tidak beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

    UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA :

    1. Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia (Taghut) yang kafir.

    2. Mereka mengamalkan agama yang kafir, mereka menghalal dan membolehkan amalannya serta mereka menyetujui dan meredhai amalannya itu;

    3. Mereka mengiktiraf bahawa Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang yang tertinggi yang mengatasi undang-undang al-Quran;

    4. Mereka mengakui dan mengiktiraf semua Tuhan, iaitu mereka mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita dan mereka juga mengiktiraf Tuhan-tuhan yang lain sebagai Tuhan-tuhan yang sah yang bererti mereka melakukan syirik terhadap Allah;

    5. Mereka mempertahan, memperkasa dan menjadi para
    pendukung kepada agama demokrasi;

    6. Mereka membuat undang-undang manusia yang kafir;

    7. Mereka menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

    8. Mereka adalah berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas umat manusia;

    9. Mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia yang menjadikan mereka sebagai para hamba kepada manusia;

    10. Mereka mewujudkan sistem manusia menyembah manusia kerana seluruh umat manusia mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

    PARA PENGIKUT UMNO DAN PAS SERTA SELURUH UMAT ISLAM SEKELIAN YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH ORANG-ORANG KAFIR, ZALIM DAN FASIK KERANA :

    1. Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang kafir.

    2. Mereka mengamalkan agama yang kafir, mereka menghalal dan membolehkan amalannya dan mereka menyetujui dan meredhainya bersekali dengan amalannya itu;

    3. Mereka mengiktiraf bahawa Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang yang tertinggi yang mengatasi undang-undang al-Quran;

    4. Mereka mengakui dan mengiktiraf semua Tuhan, iaitu mereka mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita dan mereka juga mengiktiraf Tuhan-tuhan yang lain sebagai Tuhan-tuhan yang sah yang bererti mereka melakukan syirik terhadap Allah;

    5. Mereka mempertahan, memperkasa dan menjadi para pendukung kepada agama demokrasi;

    6. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin untuk membuat undang-undang manusia yang kafir;

    7. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin mereka untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

    8. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin mereka yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas umat manusia;

    9. Mereka menjadikan diri mereka sebagai para hamba kepada manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia;

    10. Mereka menyembah manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi;

    Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan manusia yang kafir. UMNO dan PAS serta sesiapa sahajapun yang mengamalkannya ianya bererti bahawa mereka mengamalkan agama manusia yang kafir. Ini adalah perbuatan mereka yang kafir yang sudah semestinya mengeluarkan mereka daripada agama Allah.

    UMAT ISLAM YANG MENGAMALKAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI MEMBATALKAN SYAHADAH MEREKA KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :

    1. Mempercayai kerajaan demokrasi adalah Islam atau bersesuaian dengan Islam;

    2. Mengamalkan sistem politik demokrasi yang bererti mengamalkan agama yang kafir;

    3. Melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia;

    4. Menyerahkan kuasa untuk membuat undang-undang kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun;

    5. Menyerahkan kuasa kepada kerajaan untuk menjalan dan menguat kuasakan undang-undang;

    6. Menghukum dan mengadili manusia dengan undang-undang manusia;

    7. Berada di bawah kuat kuasa undang-undang demokrasi yang bererti menjadi para hamba kepada manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manausia kepada manusia;

    8. Mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi yang bererti menyembah manusia;

    9. Menyetujui dan meredhai sistem politik demokrasi bererti beriman kepada agama demokrasi;

    10. Tidak mengisytiharkan kekufuran demokrasi, tidak menolak dan mengkufur ingkarkannya serta tidak mengisytiharkan untuk menghapuskannya melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

    Seluruh umat Islam di Malaysia kita kini adalah orang-orang kafir kerana sikap dan pemikiran kita adalah kafir serta sistem kehidupan kita adalah kafir seperti mana yang digariskan di atas ini.

    UMAT ISLAM YANG BERADA DI BAWAH KERAJAAN DEMOKRASI DAN KUAT KUASA UNDANG-UNDANG DEMOKRASI MEMELIHARA KESEMPURNAAN AQIDAH ISLAM MEREKA KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :

    1. Mempercayai kekufuran kerajaan demokrasi serta mengisytiharkan kekufurannya;

    2. Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi;

    3. Menjauhi dan memisahkan diri kita daripada kerajaan demokrasi;

    4. Menolak dan mengkufur ingkarkan kerajaan demokrasi;

    5. Tidak berkompromi dengan kerajaan demokrasi;

    6. Memusuhi dan membenci sistem politik demokrasi dan kerajaan demokrasi;

    7. Mengancam, mengganggu dan mencabar kerajaan demokrasi, serta hidup di sepanjang masa sebagai penderhaka dan pemberontak yang aktif terhadap Kerajaan demokrasi;

    8. Berkonfrantasi sepanjang masa terhadap kerajaan demokrasi;

    9. Mengisytiharkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menghapuskan demokrasi adalah Fardhu Ain;

    10. Buat persediaan untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan demokrasi.

    Ini adalah system kehidupan Islam di bawah kerajaan demokrasi yang kafir. Sistem kehidupan Islam seperti ini adalah METOD ISLAM dalam perjuangan Islam untuk menghapuskan sesuatu kekuasaan kafir dan sekali gus ianya adalah juga METOD ISLAM untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi.

    METOD ISLAM ADALAH METOD PERJUANGAN RASULULLAH SAW.

    Apabila sistem kehidupan Rasulullah saw semasa dalam era Mekah dahulu itu ditaati, dipatuhi dan diamalkan semua sekali di Malaysia kita ini; pertama sekali, ia menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan AQIDAH kita; kedua, ia akan membawa perjuangan Islam kita kepada Jihad, Perang dan Revolusi.

    SIKAP DAN TINDAKAN RASULULLAH SAW TERHADAP AGAMA DAN KEKUASAAN JAHILIYAH :

    1. Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah.

    2. Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur.

    3. Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah.

    4. Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam.

    5. Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah.

    6. Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia.

    7. Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.

    8. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.

    9. Memisah dan mengasingkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.

    10. Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.

    11. Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

    12. Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.

    13. Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

    Inilah jalan dan metod perjuangan Rasulullah saw semasa dalam era Mekah yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan sistem kehidupan seluruh umat Islam kita di Malaysia kini. Baginda memisah dan mengasingkan kumpulan umat Islam daripada masyarakat Jahiliyah dan meletakka mereka di bawah kepimpinan yang baru yang dipimpin oleh beliau sendiri yang mencabar dan mengancam kepimpinan Jahiliyah. Baginda mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah, kepimpinan Jahiliyah dan kerajaan Jahiliyah Mekah.
    Sebaliknya jalan perjuangan kita adalah jalan yang sama sekali berkontradiksi dengan jalan Rasulullah saw kerana kita mengamalkan agama demokrasi yang melibatkan kita dengan kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah – ini adalah kerana mereka melakukan perkara-perkara berikut :

    1. Tidak mengisytiharkan matlamatnya untuk menghapuskan agama demokrasi sebagai agama yang syirik dan kufur;

    2. Tidak mengisytiharkan bahawa demokrasi ini adalah agama yang syirik dan kufur ;

    3. Mengamal dan menganuti agama demokrasi yang bererti
    mereka menganuti dan mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur ;

    4. Memboleh dan menghalalkan amalan agama demokrasi sebagai jalan untuk memperjuangkan Islam;

    5. Mengiktiraf, bersetuju dan meredhai agama demokrasi;

    6. Bersetuju dan redha untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia ;

    7. Mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

    8. Tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi yang syirik dan kufur ;

    9. Tidak memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta tidak memusuhi dan membencinya;

    10. Tidak mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah

    11. Tidak mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

    12. Tidak akan dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah kerana cara berdakwah yang tidak mencabar dan mengancam kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah;

    13. Tidak bersedia untuk melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah dan kekuasaan jahiliah serta tidak bercadang untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa
    manusia.

    Umat Islam kita memilih jalan dan metod perjuangan yang syirik dan kufur. Al-Quran menyatakan dengan jelas dan terang bahawa perjuangan yang berbeza dan berkonflik dengan jalan dan metod daripada Allah dan Rasul-Nya adalah kesyirikan dan kekufuran :

    Firman Allah : al-Imran 32
    Katakanlah : Taatlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang kafir.

    Kehidupan seluruh massa umat Islam di Malaysia kita ini adalah satu kontradiksi yang total dengan kehidupan Rasulullah saw dan para pengikut Baginda semasa di zaman Mekah itu, kehidupan kita kini juga berbeza dan berkontradiksi dengan segala konsep dan prinsip yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kesemuanya ini bererti bahawa sistem kehidupan seluruh massa umat Islam kita kini adalah syirik dan kufur yang mengeluarkan seluruh umat Islam kita ini daripada agama Allah.

    Sistem kehidupan Rasulullah saw di zaman Mekah dahulu itu adalah METOD ISLAM dalam perjuangan Islam untuk menghapuskan kekuasaan kufur dan untuk menegakkan satu kekuasaan Islam.

    Apabila kita mengamalkan sistem kehidupan Rasulullah saw dan para pengikut Baginda semasa di zaman Mekah seperti mana yang di gariskan di atas ini di Malaysia kita pada masa ini, itu adalah satu Proses Revolusi yang akan membawa Pergerakan Islam di Malaysia kita ini kepada Jihad, Perang dan Revolusi.

    JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI :

    Firman Allah : al-Hajj 40
    Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

    Firman Allah :al-Baqarah 251
    Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

    Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF ke atas Kerajaan Malaysia sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah. Perang OFENSIF bererti menyerang dan memerangi kerajaan Malaysia atau musuh-musuh Islam yang lain tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi oleh mereka. Kerajaan Malaysia adalah penindasan, kezaliman dan kerosakan di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kerana ianya berada di bawah sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA, iaitu manusia menjadi para hamba kepada manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia. Allah memerintahkan kita supaya MEMBERONTAK terhadap kerajaan Malaysia kita ini dalam bentuk yang OFENSIF yang bertujuan untuk menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA yang wujud dan berlaku di dalamnya sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah yang akan menegakkan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA ALLAH.

    Firman Allah: al-Baqarah 193
    Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

    Kerajaan Malaysia bersekali dengan segala peraturan dan undang-undangnya adalah disifatkan Allah sebagai “FITNAH” iaitu PENINDASAN kerana ianya adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah. Selagi penindasan ini wujud, selama itulah Jihad, Perang dan Revolusi adalah diperintahkan Allah untuk dilancarkan terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini sehingga penindasan ini, iaitu kerajaan Malaysia kita ini bersekali dengan segala peraturan dan undang-undangnya adalah terhapus semua sekali untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah (2:193).

    JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI ADALAH AQIDAH

    Ayat-ayat 2:251; 22:40 dan 2:193 adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk :

    1. Menghapuskan kerajaan demokrasi atau mana-mana kerajaan manusia yang kafir;

    2. Menegakkan kerajaan Allah di bumi.

    Ini adalah ayat-ayat al-Quran yang berbentuk umum, kekal, muktamad dan final yang memerintahkan kita untuk melancarkan JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI terhadap kerajaan demokrasi Malaysia dalam bentuknya yang OFENSIF dan untuk kesemua ZAMAN dan ERA. Perang di sini adalah bertujuan untuk menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA dan juga FITNAH yang wujud, beroperasi dan berkuat kuasa di dalam kerajaan Malaysia yang kafir. Jihad, Perang dan Revolusi mengikut ayat-ayat 2:193, 251 dan 22:40 yang sedang dibicarakan di sini adalah AQIDAH kerana ianya adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menghapuskan Taghut dan untuk menegakkan Tauhid, iaitu ianya dilancarkan dalam bentuk yang OFENSIF yang bertujuan untuk menghapuskan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia dan untuk menegakkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menghapuskan Taghut dan untuk menegakkan Tauhid adalah FARDHU AIN yang diperintah dan diwajibkan ke atas setiap umat Islam dan untuk kesemua masa dan zaman.

    Dalam sejarah kebangkitan dan penaklukan Islam di zaman keagungan Islam, para angkatan Islam menyerang, memerangi dan menakluki Rom, Sepanyol, Perancis, Balkan, Russia, Asia Tengah, Farsi, India dan Afrika Utara dengan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam sebelum dan tanpa terlebih dahulu diserang dan diperangi atau dizalimi dan disakiti oleh seluruh mereka itu.

    Secara umumnya majoriti daripada Jihad dan Perang yang dilancarkan oleh Rasulullah saw, yang kemudiannya diikuti oleh para Khulafa’ ar Rasyidin dan Negara-negara Islam yang wujud silih berganti pada zaman-zaman Medinah, Umayyah, Abasiyah di Baghdad, Andalus di Sepanyol, Seljuk dan Uthmaniyah di Turki dan lain-lain pusat kekuasaan Islam ke atas negara-negara kafir adalah dalam bentuk yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi mereka tanpa terlebih dahulu diserang dan diperangi oleh mereka itu yang bertujuan untuk menghapuskan penindasan dan kezaliman yang lahir akibat daripada sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA yang wujud dan berkuat kuasa di dalam negara-negara kafir tersebut.

    METOD ISLAM

    METOD ISLAM dalam perjuangan Islam adalah terdiri daripada DUA PERINGKAT perjuangan :

    1. Proses Revolusi;

    2. Jihad, Perang dan Revolusi.

    PROSES REVOLUSI adalah terdiri daripada SIKAP dan TINDAKAN-TINDAKAN seperti berikut :

    1. Deklarasi kekufuran demokrasi dan kerajaan demokrasi;

    2. Penolakan total terhadap kerajaan demokrasi;

    3. Tanpa kompromi dengan kerajaan demokrasi yang kafir;

    4. Konfrantasi Terbuka terhadap kerajaan demokrasi.

    PROSES REVOLUSI adalah METOD ISLAM dalam sesuatu Perjuangan Islam yang akan membawa sesuatu PERGERAKAN ISLAM itu kepada JIHAD, PERANG dan REVOLUSI. Proses Revolusi ini adalah satu fasa yang amat penting dan “crucial” dalam sesuatu perjuangan Islam yang membolehkan sesuatu Pergerakan Islam itu untuk menuju kepada gerakan Jihad, Perang dan Revolusi. Tanpa Proses Revolusi ini sesuatu Pergerakan Islam itu tidak boleh mengoperasikan gerakan Jihad, Perang dan Revolusi.
    Huraian lebih detail mengenai PROSES REVOLUSI dalam perjuangan kita untuk menghapuskan kerajaan demokrasi Malaysia pada zaman kita kini adalah seperti berikut :

    1. Proses Revolusi adalah satu fasa perjuangan yang wujud dalam bentuk konflik secara total dan terbuka di antara Pergerakan Islam dengan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur yang akhirnya akan membawa kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

    2. Proses Revolusi ini akan memakan masa yang agak lama, mungkin generasi demi generasi, yang kemudianya akan membawa kepada kebangkitan massa ummah yang akan membesar dan mengembang kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

    3. Proses Revolusi ini adalah satu fasa perjuangan yang membolehkan sesuatu Pergerakan Islam itu untuk mengumpul, membina dan menjana KEKUATANNYA daripada segala sumber daripada dalam Pergerakan Islam itu sendiri dan juga segala sumber daripada persekitarannya;

    4. Ia bermula daripada satu Pergerakan Islam yang kecil
    sehingga ia membesar dengan mendapat sokongan dan penglibatan daripada seluruh massa umat Islam di persekitarannya;

    5. Pergerakan Islam amat memerlukan kepada segala KEKUATAN untuk mengatasi musuh-musuhnya, iaitu kekuatan iman dan ketaqwaan, kekuatan jiwa dan rohani, kekuatan tekad dan keazaman, kekuatan semangat dan komitmen yang amat mendalam kepada perjuangan, kekuatan perpaduan sesama para pejuang Islam, kekuatan dalam bentuk kefahaman yang mendalam mengenai Aqidah Islam dan juga Metod Islam, serta kekuatan fizikal dalam bentuk material, persenjataan dan latihan – segala kekuatan ini adalah amat diperlukan kerana ianya adalah untuk tujuan merampas kuasa politik negara yang kufur itu dengan Jihad, Perang dan Revolusi;

    6. Kebangkitan Islam dimulakan dengan pembentukan sebuah Pergerakan Islam yang MENDEKLARASIKAN matlamat perjuangannya secara terbuka untuk menghapuskan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk kemudianya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

    7. Pergerakan Islam mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan PENENTANGAN TOTAL dan TANPA KOMPROMI terhadap kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

    8. Pergerakan Islam mengelakkan diri mereka daripada mengamalkan sistem politik demokrasi, mereka memisah dan mengasingkan diri mereka daripadanya, mereka menolak kepimpinan yang sedia ada dan mereka berhimpun di bawah satu kepimpinan yang baru;

    9. Pergerakan Islam mengoperasikan proses penyebaran Aqidah dan Pemikiran Islam dalam bentuk TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN, dan bukan hanya tarbiyah demi tarbiyah sahaja tanpa tindakan dan pergerakan;

    10. Pergerakan Islam sentiasa bertindak aktif, agresif dan militen dalam MENCABAR, MENGGANGGU dan MENGANCAM kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

    11. Sesebuah kerajaan demokrasi itu tidak diberi pilihan yang lain melainkan hanya untuk bertindak balas dalam bentuk MENINDAS dan MENZALIMI sesebuah Pergerakan Islam yang berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri ini;

    12. Tindak balas yang zalim dan menindas sesebuah kerajaan demokrasi terhadap Pergerakan Islam ini hanyalah sekadar untuk menyelamatkan kerajaan mereka daripada mengalami kehancuran, mengelakkan pengusiran mereka daripada takhta pemerintahan mereka dan mengelakkan kehilangan segala harta dan kepentingan mereka – ia bertindak untuk mempertahan dan mengekalkan status quo;

    13. “ACTIONS” dalam bentuk segala agitasi dan desakan yang aktif, agresif dan militen daripada Pergerakan Islam akan menimbulkan “REACTIONS” daripada kerajaan demokrasi, iaitu “reactions” daripada pihak kerajaan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tegas dan keras dalam membenteraskan kebangkitan Islam ini, kemudian “REACTIONS’ ini pula akan menimbulkan “COUNTER-REACTIONS” daripada Pergerakan Islam yang bertindak semakin agresif dan militen terhadap kerajaan;

    14. Segala “ACTIONS’, “REACTIONS” dan “COUNTER-REACTIONS” dalam bentuk segala tindakan dan serangan yang aktif, agresif dan militen yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik ini akan merebak, menyemarak dan memuncak kepada satu situasi KONFRANTASI TERBUKA yang bersifat semakin hangat, getir dan sengit dari masa ke masa – situasi inilah yang menghidup, merangsang, menyegar dan mengkesinambungkan segala aktiviti Jihad, Perang dan Revolusi di kalangan para pejuang Islam;

    15. Suasana kehangatan konflik dalam bentuk segala tindakan yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik itu akan menyumbangkan kepada kekesanan gerakan TARBIYAH yang dijalankan oleh Pergerakan Islam di kalangan massa umat Islam dan sekali gus ianya juga membantu untuk mencapai peningkatan tahap KETAQWAAN di kalangan mereka (massa umat Islam) yang diharapkan agar mereka itu akan akhirnya terserap ke dalam perjuangan dan Pergerakan Islam;

    16. Konflik ini adalah konflik hanya kerana AQIDAH semata-mata yang berbentuk AGAMA menentang AGAMA, dan ianya bukanlah konflik kerana bangsa, negara dan tanah air, atau kerana ekonomi, teknologi dan sebarang faktor yang lain daripada AQIDAH;
    17. Konflik ini adalah sesuatu yang DIPAKSAKAN ke atas kekuasaan demokrasi yang syirik dan kufur ini, iaitu sesuatu yang dicipta dan diwujudkan dengan sengaja, sedar dan terancang oleh Pergerakan Islam yang bersifat dan berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri;

    18. Tanpa konflik seperti ini, umat Islam tidak akan mengalami kebangkitan, dan hal ini akan hanya mengakibatkan kelesuan, kelembapan dan akhirnya kelenyapan yang total kepada perjuangan Islam;

    19. Pergerakan Islam sedar bahawa mereka sebenarnya menanggung risiko yang amat besar, iaitu setelah melalui jalan-jalan yang berliku-liku dan mengalami segala pahit getir, yang memakan masa generasi demi generasi, mereka menghadapi dua kemungkinan – samada perjuangan mereka akan berakhir dengan menempa kejayaan atau mereka akan tumpas di bumi, namun mereka tetap dijamin untuk mencatat kejayaan dan kemenangan yang amat gemilang di sisi Allah swt di akhirat nanti!

    20. Pergerakan Islam tidak mengharapkan orang lain atau pihak yang lain untuk membantu mereka dalam mengatasi musuh-musuh mereka – mereka mengalah, mengatasi dan merampas kekuasaan politik itu dengan kekuatan yang ada pada mereka sendiri yang terkumpul, terjana dan terbina semasa dalam perjalanannya melalui proses TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN.

    Inilah PROSES REVOLUSI yang berperanan sebagai satu proses radikalisasi dan aktivasi massa umat Islam yang akan membawa kepada KEBANGKITAN, PERANG dan REVOLUSI dalam fasa yang kemudiannya nanti. Hanya melalui amalan PROSES REVOLUSI ini sahaja yang berkeupayaan untuk membawa sesuatu perjuangan Islam itu kepada JIHAD, PERANG dan REVOLUSI. Allah menyeru dan memerintahkan kita supaya membebaskan diri kita daripada belenggu kerajaan demokrasi yang kafir yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita ini dengan Jihad, Perang dan Revolusi.

    Sekian, terima kasih.

    Wan Solehah al-Halbani
    Lubuk Terua, Temerloh, PAHANG DM

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: